 |
| Polemik di Kampus Ustj Terus Membara, Foto Rudy Wenda di Halaman Ustj 13/2019 |
West Papua Tikomemedia Jayapura -Universitas sain Teknologi Hari ini, Senin, (13 Mei 2019) 500-an mahasiswa dan dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dipalang kembali. Kampus ditutup dari pukul 07.00 - saat ini. Hal ini berpengaruh pada aktivitas kampus. Proses belajar mengajar hari ini lumpuh total.
Aksi pemalangan ini terjadi yang ke 3 kalinya. Pihaknya MENUNTUT HAK mereka kepada Yayasan Bhineka Tunggal Ika dan Lembaganya.
Ada beberapa poin masalah yang diutarakan oleh mahasiswa dalam orasi di lapangan hijau USTJ, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Papua selain tuntutan umum tersebut. Adapun masalahnya sbb:
Pertama, Pembayaran SPP (Fixes Cost) yang mahal. Di kampus ini, biaya SPP setiap tahun/semester melonjak naik. Misalkan, biaya SPP bagi mahasiswa angkatan 2012 - 2018.
Angkatan 2012: bayar SPP Rp 2.800,000.00; (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Angkatan 2013: bayar SPP Rp 3.400,000.00; (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Angkatan 2014: bayar biaya SPP Rp 3.500,000.00; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Angkatan 2015 - 2018: biaya SPP Rp 3.700,000.00; (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Biaya SPP diatas tidak termasuk dengan biaya Variabel Cost, Praktikum dan lain sebagainya. Tentu kalau kasih gabungkan semua biaya pada 1 semester bisa mencapai 5 - 8 juta.
Kedua, Proses Belajar Mengajar. Proses belajar mengajar ini berjalan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Mahasiswa bayar mahal - mahal, tetapi proses belajar mengajarnya tidak efektif.
Banyak mahasiswa tidak mendapatkan hak untuk belajar secara maksimal. Banyak sekali dosen menghabiskan waktu di luar ketimbang di kampus.
Sehingga hal ini menimbulkan kerugian besar bagi mahasiswa. Kerugiannya banyak. Rugi dari segi ilmu pengetahuan dan biaya yang mereka bayarkan untuk mendapatkan pengetahuan di kampus.
Ketiga, Kualitas Dosen. Dosen pengajar di USTJ kebanyakan berada di bawah standar Dikti. Banyak sekali mata kuliah yang hingga saat ini dihendel oleh dosen yang bergelar S1 dan di luar kosentrasinya. Mahasiswa D3 dan S1, menurut Dikti, minimal diajar oleh orang/dosen yang memiliki gelar master dan doktor (S2 dan S3).
Kondisi di kampus, terutama dosennya sangat miris. Letak mirisnya adalah ketika mahasiswa D3 dan S1 diajar oleh dosen S1. Parahnya lagi adalah beberapa dosen mengajar beberapa mata kuliah yang belum mereka pahami secara maksimal.
Keempat, Kuantitas Dosen. Proses belajar mengajar yang kurang efektif dan kurang maksimal diatas, juga memiliki hubungan erat dengan jumlah tenaga dosen yang terbatas. Karena jumlahnya sedikit, maka dosen yang ada menghendel 2 - 6 mata kuliah pada 1 semester.
Kelima, Kesejahteraan Dosen dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan. Dalam aksi kali ini juga dosen turut menuntut haknya, sama - sama dengan mahasiswa. Kesejahteraan dosen dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini, berkali - kali mahasiswa mengingatkan. Tetapi hingga saat ini tak kunjung rubah.
Untuk menambah tenaga dosen yang kurang tadi, pihak yayasan dan lembaga berapa kali membuka lowongan baru bagi tenaga pengajar di USTJ. Tetapi banyak orang tidak mau tes karena kesejahteraan dosen tidak terjamin baik. Akibatnya, dosen pengajar dari tahun ke tahun, jumlahnya tidak berubah secara signifikan.
Beberapa orang yang lama mengajar, terpaksa meninggalkan kampus lantaran kesejahteraan dosen tersebut kurang diperhatikan baik.
Keenam, Akreditasi Kampus dan Jurusan. USTJ ini sering disebut sebagai kampus cukup tua di Papua dan yang terunggul di kawasan Indonesia timur. Namun akreditasi kampus dan akreditasi jurusan hingga saat ini masih bermasalah.
Badan Akreditasi Dikti wilayah Indonesia timur berapa kali menguji kelayakannya. Tetapi hingga saat ini tak kunjung rubah. Tentu ini sangat berpengaruh pada profesi mahasiswa yang akan tes CPNS dan di perusahaan swasta.
Belakangan ini, banyak anak - anak lulusan USTJ tidak diterima dimana - mana karena akreditasi kampus dan jurusan rata - rata C. Dalam formasi CPNS tahun 2019, anak - anak USTJ besar kemungkinan TIDAK LULUS/TEMBUS lantaran akreditasi bermasalah.
Ketujuh, Ketersediaan Fasilitas. Fasilitas di kampus kurang dan tidak menunjang. Misalkan, kamar mandi (toilet), lampu, kebersihan, ACCE, kaca dll.
Tentu semua ini merugikan mahasiswa dan dosen pengajar yang belum mendapatkan kesejahteraan secara utuh dari yayasan dan lembaga.
Ingat!
Kalau biaya mahal? Ke depan kampus ini, anak - anak miskin tidak akan masuk dan kuliah disini. Istilah ORANG MISKIN DILARANG SEKOLAH akan lahir atau berlaku di kampus ini.
Percuma kalau bayar SPP, praktikum dan lainnya, mahal tapi tidak belajar baik dan tidak melakukan praktek serta memenuhi kebutuhan mahasiswa dan lain sebagainya.
Alangkah baiknya, soal pembayaran biaya SPP dan hak - hak dosen yang belum terpenuhi ini perlu ada keterlibatan pihak - pihak terkait. Mahasiswa memiliki dugaan besar. Bahwa di kampus ini terjadi KORUPSI DAN PUNGLI SECARA MASIF. Sehingga perlu ada intervensi lembaga pemerintah dan instansi lain yang berwenang untuk mengusut dugaan KORUPSI DAN PUNGLI DI KAMPUS USTJ ini.
0 Comments:
Posting Komentar