ULMWP Membuat Pemerintah Indonesia Menghadapi Tantangan Berat Terhadap Tuntan Papua Merdeka

Oleh: Otis Tabuni
SEJAK terbentuknya wadah politik kesatuan bangsa papua barat pada 2014 di port Vila Vanuatu membuat Pemerintah indonesia mengalami kemerosotan diplomasi di tingkat Internasional. Hal ini terbukti dengan menguatnya dukungan solidaritas masyarakat International terkait persoalan hak politik bangsa Papua barat untuk memisahkan diri dari Rebuplik Indonesia.
ULMWP dilahirkan untuk tujuan Khusus yang mengnginkan Papua Barat untuk mengajukan permohonan kembali keanggotaannya di MSG, dan untuk mendapatkan kembali hak penentuan nasip sendiri bagi rakyat Melanesia Papua Barat untuk kemerdekaannya secara demokratis berdasarkan standart hukum International di bawah pengawasan perserikatan bangsa – bangsa.
Perjuangan ULMWP dengan agenda utama pertama, Fokus Hak menentukan Nasib Sendiri dan Mendorong Issue Penggaran HAM di mahkama International dengan cara Negosiasi Tingkat Tingg kedua, Agenda mendesak ULMWP di Luar Negeri melalui diplomasi yang di bangun telah membanjiri dukungan International di seluruh dunia.
ULMWP telah sepakati sejumlah agenda mendesak, untuk medorong Diplomasi dan loby di kawasan lebih pada Negara-negara anggota MSG dan negara – negara lain. Yang ketiga, Program Mendesak dalam Negeri yang bergerak sebagai wadah koordinasi adalah Dewan Komite dan focus dengan beberapa agenda penting yang menjadi kebutuhan politik luar negeri telah mendapat dukungan secara besar – besaran.
Kesuksesan ULMWP ini membuat pemerintah Indonesia mengalami kekalahan Politik luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan tertutup antara DPRI RI dan Kemenlu di Jakarta selasa 09 Pebruari 2016 yang membahas tentang kuatnya dukungan International terhadap isu HAM papua. Usai pertemuan tersebut, wakil menteri luar negeri melakukan kunjunagannya ke Afrika selatan untuk merendam dukungan yang terus menguat.
Hal ini terkait kunjungan juru bicara international tuan Benny Wenda pada tahun lalu di Afrika yang mengadakan pertemuan dengan beberap tokoh penting di Afrika termasuk Tutu Desmond. Pemerintah Indonesia melalui pemberitaan di media cetak ( kpmpas 13 Januari 2016) bahwa tantangan berat bagi indonesia di Pasifik Selatan terlait isu Papua. Apa lagi pedana menteri Salom Island dan Tonga sudah mengangkat isu di majelis umum PBB setelah ULMWP mendapat kedudukan sebagai Observes dalam MSG. anggota komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, bahwa ULMWP mampu menggalang dukungan Internetional. Hal ini membaut langkah Indonesia semakin memberatkan.
Indonesia sangat ketakutan dengan pergerakan tokoh – tokoh Politik Papus seperti Ockto Mote Sekretaris Jenderal ULMWP, Benny Wenda juru bicara international ULMWP, dan tiga tokoh lainnya yang membawah posisi papua pada kemerdekaan.
Indonesia mengalami masalah yang sangat besar dikaitkan dengan isu Papua di pasifik selatan.
ULMWP Membuat Pemerintah Indonesia Menghadapi Tantangan Berat Terhadap Tuntan Papua Merdeka