Jeffrey Bomay, Ketua Hak Asasi Manusia untuk Pelindungan West Papua People, selama wawancara radio di NBC Papua Nugini studio.HRWPPP
April 01 2016
Mempertanyakan motif di balik "Tour Melanesia" di Indonesia
oleh L.T. Diterbitkan di NEWSRate
Sebagai Menteri Koordinator Indonesia untuk Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan terus perjalanannya di PNG dan Fiji, aktivis Hak Asasi Manusia dan pendukung untuk Gratis Papua Barat di PNG telah mempertanyakan motif di balik ini "Melanesia Tour" Menteri Koordinator Indonesia.
Dalam wawancara radio yang diberikan kepada Radio FM 100 pada hari Rabu 30 Maret 2016 dan untuk NBC Papua Nugini Radio, Kamis 1 April 2016, Jeffrey Bomay, Ketua Hak Asasi Manusia untuk West Papua People Perlindungan, sebuah LSM HAM yang berbasis di Port Moresby, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak masalah Papua Barat yang luar biasa untuk menghadapi itu Fiji dan PNG tidak harus menempatkan usaha terlalu banyak dalam menghibur menteri mengunjungi.
Jeffrey Bomay meminta Pemerintah O'Neill bersama dengan semua pemimpin Melanesia lainnya, termasuk Fiji, mengambil kesempatan yang timbul dari kunjungan Menteri Koordinator Indonesia untuk Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk bertanya mengapa Indonesia menolak usulan Indonesia langsung pembicaraan Papua -West, seperti yang diminta oleh Ketua MSG, Solomon Perdana Menteri Kepulauan Sogavare, pada awal tahun ini. Mengapa dialog semacam itu yang akan difasilitasi oleh MSG ditolak oleh Indonesia, meskipun Indonesia sekarang merupakan anggota asosiasi dari MSG? Mr Sogavare adalah kursi saat MSG, yang diberikan status pengamat ke Papua Barat tahun lalu, serta status asosiasi ke Indonesia.
Bomay juga menyatakan bahwa justru karena Mr. Luhut Panjaitan adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa negara-negara MSG harus menanyainya tentang isu seputar situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Dia secara khusus meminta agar Pemerintah PNG meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua karena pelaku yang secara struktural Angkatan Darat Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penting bahwa Menteri Indonesia memberikan penjelasan yang jelas, kepada Pemerintah MSG, dan khususnya kepada Pemerintah Papua New Guinea pada tanggung jawab pemerintah nya di kejahatan yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, sepanjang tahun di negara tetangga Papua Barat.
Bomay menekankan bahwa PNG dan negara-negara Melanesia lainnya adalah negara-negara yang memiliki integritas dan dengan demikian, MSG harus memiliki sikap yang kuat dan menghormati hak atas kemerdekaan Rakyat Papua Barat dari Indonesia, yang merupakan negara Asia.
Dia menambahkan: "Jika Indonesia tidak membuka diri untuk berbicara dengan orang Papua, maka kami meminta bahwa MSG membuat rekomendasi kepada Komite Dekolonisasi PBB untuk membahas masalah Papua sesuai dengan prosedur internasional."
Bomay menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Indonesia harus berhenti berlatih semacam diplomasi yang baik berkurang dan memalukan vis-Ã -vis negara-negara MSG, berkaitan dengan Papua Barat.
Editor : Nies Tabuni
Sumber :http://protectwestpapua.org/index.php/news/item/50-questioning-the-motives-behind-indonesia-s-melanesian-tour
0 Comments:
Posting Komentar