 | |
| Ilustrasi NIES DESAIN |
Pemerintah dan DPR akan
membahas 65 RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran.
Memunjulkan banyak opini di public khusus orang Papua
Data yang diperoleh,
Jumat tahun lalu (25/10/2013), memperlihatkan
dari 65 calon DOB itu ada 57 diantaranya calon kabupaten baru dan 8 lainnya
calon provinsi.
Di Indonesia saat ini
tercatat 410 kabupaten dan dengan penambahan 57 kabupaten baru akan membuat
jumlah kabupaten menjadi 467 kabupaten.
Ketua DPR RI Marzuki
Alie menegaskan DPR telah menyetujui 65 RUU Pembetukan Daerah Otonomi Baru
(DOB) atau daerah pemekaran untuk dibahas di Dewan.
“RUU DOB ini akan
segera dibahas mulai masa persidangan yang akan datang,” ujar Marzuki dalam
Pidato penutupan masa sidang I DPR tahun sidang 2013-2014 Tahun lalua di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (25/10/2013). Tahun lalu.
Menurut Marzuki ada
beberapa faktor yang mendorong pembentukan otonom baru ini. Antara lain adalah
faktor perbatasan daerah dengan negara lain, jumlah penduduk, potensi daerah
dan potensi ekonomi, memperpendek rentang kendali, aspek pertahanan, keamanan
dan alasan historis, kultural dan budaya.
Namun masyarakat Papua Tidak setuju dengan adanya Pemerkaran ini
beberapa Tangapan social media.
Dari 57 Calon Kabupaten baru yang akan
dibahas DPR, berikut 30 calon kabupaten baru dari Provinsi Papua & Papua
Barat :
1. Kabupaten Gili
Menawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura Propinsi Papua
2. Kabupaten Moyo,
pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Propinsi Papua
3. Kota Merauke,
pemekaran dari Kabupaten Merauke Proinsi Kabupaten Papua
4. Kabupaten Balin
Senter, pemekaran dari Kabupaten
Tolikara dan Kabupaten Leni Jaya Propinsi Papua
5. Kabupaten Boboga,
pemekaran dari Kabupaten Tolikara Propinsi Papua
6. Kabupaten Puncak
Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lani Jaya Propinsi Papua
7. Kabupaten Muara
Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi Propinsi Papua
8. Kabupaten Admi
Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi Propinsi Papua
9. Kabupaten Katengban,
pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua
10. Kota Lembah Baliem,
pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
11. Kabupaten Okika,
pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
12. Kabupaten Yapen
Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen Propinsi Papua
13. Kabupaten Yapen
Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen Propinsi Papua
14. Kabupaten Pulau
Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua
15. Kabupaten Yalimek,
pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
16. Kabupaten Yahukimo
Barat Pegunungan Ser, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
17. Kabupaten Mambera
Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
18. Kabupaten Yahukimo
Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
19. Kabupaten Yahukimo
Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi
20. Kabupaten Yahukimo
Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
21. Kabupaten
Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen Propinsi Papua
22. Kabupaten Malamoy,
pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
23. Kabupaten
Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
24. Kabupaten Raja
Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
25. Kabupaten Raja
Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
26. Kabupaten Raja
Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat
27. Kabupaten Okas,
pemekaran dari Kabupaten Fak Fak Propinsi Papua Barat
28. Kabupaten Kota
Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
29. Kabupaten Manokwari
Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
30. Kabupaten Imeo,
pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat
Ini Menjadi Trending
Topik di social media, yang Mendapat
Tendangan Keras Dari Toko Agama Pemuda dan kaum Perempuan aktifis Mahasiswa .
Jhon Jonatan Nap Selaku
Toko Gereja “ Jangan Cuma Jago
Memekarkan Kabupten ... harus Tahu Urus Rakyat Mu yang sakit Biar dong
jangan datang berobat di Jayawijaya.
Kasian Jayawijaya .
Dinas Kesehatan dan layanan kesehatan di kabupaten jayawijaya harus ikut
menangung beban beban kabupaten pemekaran , Harus nya ada share dana untuk
suplai obat dari pemekaran “ Akibatnya KTP dan kartu keluarga di berlakukan
oleh Pemda Jayawijaya.
Nggoyagi Gasper Tabuni
Adooo sindiran pendis tu bapak Pdt. Saya rasa bukan hanya pemekaran saja. Sy
orang kabupaten induk Jayawijaya yang korban pendidikan dan kesehatan pak. Saya
punya orang Balim banyak meninggal dan putus sekolah jadi aibon.
John Jonathan Nap
Sebenarnya sederhananya anak Nggoyagi Gasper Tabuni. Setiap Puskesmas itu sudah
ada droping obat sesuai jumlah penduduk. Jadi kalau ada penduduk dari luar area
puskesmas yang datang maka itu menjadi beban tambahan puskesmas tersebut.
Itulah sebabnya dorang bikin aturan utk wajib kasi tunjuk KTP. Kalo tdk ya tdk
di layani... kalo mengenai pendidikan itu memang benar kawan.
Masalahnya ini kan
orang sakit itu persoalan yg tdk bisa di tunda. Kalo hanya gara2 KTP orang itu
tdk dilayani trus meninggal?
Sah akan boleh curiga
kalau ini pun strategi pemusnahan OAP to?
Wolker Wendagwe kasih
perkatat bandara udara dan pelabuhan di jayapura supaya tdk ada pengiriman,
atau penambahan uamat dari jawa , kalau penambahan dari jawa truss.. kan kmi
sbg putra daerah dan Orang papua tdk dapat jata aduh.... yang ada sllu sakit
hati , menyasal dan pada akhir nya kmi mati semua SAVE MY HOMELAND
Naomi Christhien
Persoalan ini sangat serius....tp pertanyaannya apa k dong yg kitong percayakan
sebagai bupati dan wakil bupati se pegunungan jg sedang melihat dan memikirkan
persoalan ini k...?
Yang ada jayawijaya
bilang kamu cuma jd beban jayawijaya sj.
( Dalam hal
penganggaran dan birokrasi ).
Tapi ini masalah yg
perlu penyelesaian, setidaknya ada ruang utk ini di bicarakan baik oleh
pemerintah dlm hal ini Para Komandan se Pegunungan tengah, Gereja, LSM/ yayasan
yang bergerak di bidang kesehatan,pendidikan.
Nanti kitong habis Hny
krn Birokrasi.... Siooo hati sedih sskali....
John Jonathan Nap
Beberapa tahun lalu dua kabupaten sempat share dana Yaitu Nduga dan Yalimo tapi
trus tidak jalan lagi. Padahal langkah itu cukup meringankan beban kesehatan di
kabupaten induk...seharusnya hal seperti ini turut didiskusikan dalam raker
para BUPATI.
Saya hanya frustasi
karena tadi pagi 8 orang (semuanya perempuan Baliem) datang ke saya ingin tes
HIV. Karena mereka domisili di PLN Sinakma jadi kami arahkan ke Puskesmas
Elekma tapi mereka tdk diterima karena tdk ada KTP jadi kami antar ke Puskesmas
Hom2...sama juga... di tolak kerena tdk ada KTP. Siangnya ada dokter yg
berkunjung ke rumah saya dan saya tanya...alasannya seperti yg saya sampaikan
di atas.
Anna Walilo Au... kaka
pdt tanya saja yg kurang baik ni puskesmas di wamena k pemerintah kab.
Pemekaran...ini..
Aronggear Agustinus
Masih ada cara lain yang pernah ada pertemuan kepala dinas kesehatan
sepegunungan diaktifkan kembali khusus membicarakan penyakit Hiv Aids yang
rawat jalan. Sementara yang rawat nginap harus melalui pertemuan para bupati. .
Elias Komba Itu
lagi,,,,, pemekaran datang ke kota jajawiaya pergi tabrak2 sembarang saja,
bikin rusak jln aspal, ini lagi? Bikin kaco KTP, Jayawijaya pusing......resiko kasih pemekaran jadi, sekarang
kita dapat batunya.
Anmed Medlamagwe Benar
sekali kaka sayang Hormat!! Kita Semua ini terlalu udik jadi pemimpin Lihat apa
bingung sampai lupakan kebutuhan mendasar Masyarakat Kita yang Kita pimpin dan
yang membutuhkan hal-hal Kecil/sederhana tapi adalah kebutuhan mendasar dan
Sangat penting Bagi Masyarakat! Terlalu lucu Gaya pemimpin pemimpin Kita!!!
Febrina Wompere pemekaran untuk siapa?
Bram Rumere Padahal
tinggal bersinergi dengan membangun sistem yang menyeluruh antar kabupaten.
Dan Masyarakat
Mempunyai Mental yang di ragukan akibat Pemekaran ini siapa yang akan kerja
ketika ada pemekaran DOB baru sayang sangat di sayangkan .
Editor : Nies
0 Comments:
Posting Komentar