 |
| Fenomena Hegemoni di Negara Republik , bahwa dari rentetan komflik sosial Masyarakat |
Fenomena
Hegemoni di Negara Republik , bahwa dari rentetan komflik sosial Masyarakat Papua di ambang minoritas hanya
tingal nama dalam satu sejarah yang akan datang. di perkirakan orang Papua kedepan akan tinggal nama, Indonesia Pelacur Bangsa keriting dalam artian Pelacuri, yang di maksud yang sangat dalam Pelarangan Hak sipil, Curian
Kekakayaan Alam, Rampas Hak Masyarakat dan intimidasi terus berlangsung , maka untuk meningkat
komunikasi yang baik menghilangkan pelacuran besar besaran di Papua Negara
harus selesaikan status Papua saat ini, demi menjalankan komunikasi yan baik
kaum elit dan rakyat
1.
Problem Represi
Militer Berdampak Pada Pembungkaman Peran Pers
dan Neow Fobia pada Kommunikan /Khalayak
2.
3. Hegemoni Perusahaan Kapitalis, Kolonialisme, Borjuis
Lokal Menutup akses media dan tercipta Konflik dalam sistem
Kaum Pemodal
3.
Eksploitasi Sumber
daya alam, Berdampak Pada
Kebebasan Pers Papua
Maka untuk komunikasi ini penting , Komunkasi adalah bagian dari ilmu sosial.
menurut : Nurudin, Sistem komunikasi Indonesia ed/1jakarta PT RajaGrafindo
Persada.2005 Maka
Melatar belakangi pembungkaman media saat ini
mengangu keestabilan komunikasi dari rakyat ke Publik, dengan Tujuan ada keterbukaan informasi, maka
sejauh mana, media suda menjalangkan peran Pers Yang baik di Papua saat ini
mengalami dilema, dan media menjadi salah satu sistem terstruktur
pemerintah yang membatasi media lokal di papua untuk meliput dan menyebar
luaskan informasi, maka Media massa
mempunyai peran yang sangat penting guna mendukung kehidupan masyarakat demi melancarkan kommunikasi dari penyampai pesan ke penerima pesan dengan
tujuan meningkatkan Komunikasi yang baik. Maka Peran komunikasi sangat
menentukan citra negara dalam bidang
informasi maupun suatu kebijakan pemerintah imagenya terjaga . tapi Dengan demikian saat ini, perkembangan, teknologi saat ini, memperlancar proses komunikasi, begitupun
juga perkembangan dunia media dengan banyak Melatar belakangi berbagai polemik pembatasan media lokal dalam menjalangkan
tangungjawab sebagai media menyampaikan informasi .
Fungsi media di Papua sangat terisolasi kerena ada kepentingan kapitlasme maka ada
pengoperasian para media lokal dan ruang gerak pers pun di batasi oleh suatu hegemoni, dengan kondisi seperti ini maka akses media di duga di dibungkam untuk
menutupi kepentingan Imperialisme, klonialisme dan borjuis local, maka melihat dari realita kehidupan
masyarakat Papua yang sering terisolasi
di alam demokrasi,
Berdasarkan metode dalam komunikasi tadi,
semakin jelas kiranya, bahwa propaganda menjadi salah satu metode dalam komunikasi.
Tentunya, karena propaganda menjadi bagian dari kegiatan komunikasi, maka
metode, media, karakteristik unsur komunikasi (komunikator, pesan, media,
komunikan) dan pola yang digunakan, sama dengan model-model komunikasi lain.
Oleh karena itu, unsur komunikasi secara umum juga berlaku bagi propaganda.
Menghadapi pemilu 2017, media massa memiliki fungsi dan peranan yang sangat
penting. Sebagai langkah awal perbaikan politik untuk mencapai keberhasilan
pemerintahan yang demokratis, sangat ditentukan sejauh mana peran media massa
berperan aktif dalam memediasi pesan-pesan
masyarakat sebagai upaya pemulihan krisis multidimensional.
Di tahun 2017 ini ada kasus pemblokiran
media lokal yang di duga dari mengkominfo memblokir beberapa situs media Online
lokal dari papua yang di liput dari media Jubi papua mengatakan dalam
redaksinya,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers,
Perkumpulan Jubi, Yayasan Satu Keadilan (YSK),
dan komunitas Papua Itu Kita memrotes dugaan pemblokiran beberapa situs
yang memuat berita, sikap dan analisa terkait West Papua.
“Pada awal April 2017, www.ampnews.org
situs resmi Aliansi Mahasiswa Papua/AMP diduga telah diputus akses internetnya
secara sewenang-wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pemutusan akses
ini berbarengan dengan situs-situs lainya yang juga menyuarakan pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi di Papua,” demikian menurut rilis yang diterima
redaksi Jubi, Selasa (18/4/2017).
Situs yang diduga diputus akses
internetnya adalah infopapua.org, tabloid-wani.com, papuapost.com, dan
freepapua.com. Pemutusan akses tersebut ternyata bukan hanya pada situs yang
dikelola di dalam Papua, namun juga situs yang dikelola di luar Papua seperti
bennywenda.org, freewestpapua.org dan ulmwp.org.
Protes mereka ditujukan kepada Kominfo
yang diduga memblokir dengan tidak menggunakan
dasar hukum yang kuat karena
bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945. “Walaupun Pemerintah telah diberikan
kewenangan melalui Pasal 40 ayat 2 UU ITE, namun implementasi pasal tersebut
harus dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah dan sampai saat ini aturan
tersebut belum ada,” lanjut Asep Komarudin dari LBH Pers di dalam pernyataan
tersebut.
Walaupun diduga alasan pemutusan akses
karena situs-situs tersebut mengandung unsur “separatis”, namun menurut mereka
pemblokiran tetap tidak bisa dilakukan tanpa berpatokan pada standar hak asasi
manusia.
Hal itu ditekankan Bernard Agapa, salah
seorang penggerak komunitas Papua Itu Kita di Jakarta. Menurut dia, setiap
orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
“Itu mandat konstitusi UUD 1945 lho,
sehingga rakyat Papua juga punya hak untuk menyampaikan informasi menurut
kepentinngan mereka, sekalipun itu tuntutan politik, selama dilakukan tidak
dengan kekerasan dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Bernard
saat dikonfirmasi Jubi, Selasa (18/4).
Hak warga untuk tahu Pertengahan Februari
lalu Pasific Freedom Forum (PFF) mengritik keras Jakarta karena dituding terus
saja diam atas pelanggaran terhadap kebebasan pers di Papua, termasuk
pelanggaran HAM yang dibiarkan terjadi di tengah aksi ambil untung di tanah
Papua yang kaya.
“Mereka terus saja diam atas pelanggaran
terhadap pers dan hak azasi manusia lainnya, coba bandingkan dengan miliaran
keuntungan yang diperoleh dari Papua oleh kepentingan-kepentingan luar. Ini
memalukan,” ujar Monica Miller, Ketua PFF.
Mereka juga memrotes pemblokiran portal
suarapapua.com, sambil mengapresiasi Lembaga Bantuan Hukum Pers dan inisiatif
solidaritas non pers di Jakarta yang melakukan advokasi agar Suara Papua
dibebaskan aksesnya.
“Pemblokiran ini diduga salah satu bentuk
pembungkaman kebebasan pers dan salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi
masyarakat khususnya masyarakat Papua,” ujar Asep Komarudin dari LBH Pers
pertengahan Desember lalu.
Terpisah, Syamsul Alam Agus dari Yayasan
Satu Keadilan (YSK) secara khusus menyoroti peran dari situs-situs tersebut
bagi informasi yang obejktif dan apa adanya untuk masyarakat Papua.
“Kita ketahui bahwa konten situs web yang
diblokir di Papua itu merupakan penyedia informasi bagi masyarakat Papua dan
publik secara obyektif. Bayangkan jika tidak ada konten dan web tersebut?
Publik hanya disuguhkan informasi-infomrasi pembangunan yang seakan-akan baik
namun berujung korupsi dan pelanggaran HAM,” tegas Syamsul Alam.
Bagi dia dengan pemblokiran tersebut
pemerintah telah melanggar hak warga untuk tahu.
Keempat organisasi dan komunitas itu
mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk membuka dan
menormalisasi situs-situs tersebut. Mereka juga mendesak agar Kominfo membuat
mekanisme transparan terkait pemblokiran website agar lebih menghormati
prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Sebagai informasi Reporters Without
Borders (RSF) mendudukkan Indonesia di rangking Indeks Kebebasan Pers Dunia ke
130 dari 180 negara. Indonesia dianggap semakin jauh dari kualifikasi negeri
yang mendukung kebebasan pers. RSF juga mengecam pelarangan dan pembatasan
akses, pendeportasian bahkan pemenjaraan jurnalis asing di Papua.
“Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah
perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei mendatang, namun berkali-kali
menolak untuk mengeluarkan visa kepada pers, bahkan jumlah jurnalis yang masuk’
daftar hitam’nya makin meningkat,” demikian ujar Benjamin Ismaïl, kepala RSF
Asia-Pasifik.
Sumber Redaksi Jubi : Jubi | Portal Berita
Tanah Papua No. 1, 2017 Jakarta, Jubi
Media adalah kunci Negara membawa citra
Negara Ke Publik,dan juga media bisa mengetahui Dimana ada satu kesatuan maka
disitu terlihat keharmonisan bangsa, dalam hal ini sikap arogansi seperti ini
membuat citra negara melenceng dari
kebebasan pers di Papua
namun kali ini berbeda dengan situasi
media menjalankan peran meliput suatu berita dengan sosial yang selalu kontra dengan kehidupan orang papua
dan, setiap kejadian pasti ada yang memperpojok orang tertentu, contoh liputan
media berdasarkan kasus yang terjadi dari Tahun ke tahun hingga Tahun 2017.
Peran Pembunkaman media dalam melindungi
kapitalis, membuat askes media sangat susah di papua, hal ini membuat suatu
kebijakan pemerintah menjadi di lema dalam hal kekbebasan pers sebagai media
yang independen, wujud dan sikap yang di lakukan mengkominfo, tidak berpihak
pada uud pers. Jika pembungkaman ini mematikan tingkat komunikasi yang baik.
dengan
demikian komunikasi membahas berbagai fenomena kegiatan, proses yang berkaitan
erat dengan unsur-unsur komunikasi di Indonesia seperti kita ketahui , secara
ringkas komunikasi mempunyai beberapa unsur yakni Sumber (source), Pengirim pesan (Communicator ) Media (chanel), Penerima Pesan (Kommunicant),
dan effect karena ada yang mengatakan bahwa sistem
politik itu bagian dari sup sistem sosial maka sistem komunikasi bagian dari
sistem politik, sistem politik bagian dari sistem sosial itu artinya
kommunikasi dalam masyarakat Indonesia akan
sangat di tentukan oleh corak dengan bantuk keragaman masyarakat
Indonesia. Dengan demikian jika diringkas dalam sebuah definisi sistem
kommunikasi paling tidak selalu ada : sekumpulan unsur wartawan, karyawan,
komputer, mesin, barang buku, kertas dan faslitas lain. Dan ada tujuan sistem
menyebarkan informasi Pada khalayak, membentuk image Positif dalam Humas, persuasi.wujud, dan hasil kegiatan atau
proses sistem selama jangka waktu tertentu (media cetak, penerbitan interen, Pressrelease dan juga pengolaan data dan
atau bahan bahan berita straight News
atau Dept News Kolom, tajuk recana artikel, Factfinding,dan lain lain .sumber: Nurudin Sistem komunikasi Indonesia
ed/1jakarta PT RajaGrafindo Persada.2005
Tujuan
komunikasi merupakan mendorong pembangunan negara namun dalam hal ini , sistem pers
yang di pake mengkonminfo tidak terwujud nilai nilai positif terhadap peran
media membawa satu image baik buat negara, demikian pula berbagai kebijakan
pemerintah di Papua kadang kontra dengan hak ulayat dan juga para aparat
keamanan juga mengbungkam hak-hak sipil dan Akses Pers di Persulit oleh Anggota
Kemanan Militer Polisi di Papua, karena itu melihat dan melatar belangkangi
sejarah fenomena kehidupan di papua saat
ini peran Pers di Papua di terbungkam dengan melindungi kaum Imperialisme,
kolonialisme dan juga banyak hal-hak
yang belum terjama di tengah kehidupan orang papua yang multi cultur
 |
| Paniai Berdarah sumber kabar Mapega |
2
Problem Represi Militer Berdampak
Pada Pembungkaman Peran Pers dan Neow
Fobia pada Kommunikan /Khalayak
Dalam
fenomena kehidupan masyarakat papua yang terdiri dari 292 bahasa suku adat
istiadat, ini memang penuh misteri
dengan multi culture, sangat luar biasa.
bisa di katakan ini karena papua berbedah dengan bangsa-bangsa lain di dunia,
Papua itu unik dari kehidupan nyata orang orang bangsa lain, dan dalam memframing suatu berita, keadaan Papua saat ini terlihat sangat
terisolasi, apa yang terisolasi maksudya adalah peran media sangat tertutup
untuk mengangkat Pelangaran Hak asasi manusia (HAM) di Bumi west Papua, dan
saat ini system pemberitaan di papua tersusun rapi rapi sejak Tahun 1961 hingga kini, banyak
kasus kasus sosial yang bisa di katakan pelangaran Hak asasi manusia HAM terus
terjadi, berdasarkan kisa hidup para leluhur, yang sudah di ceritakan,
sejarah menyimpang terhadap realita di Papua banyak pembunnkaman terjadi
di papua.
Laporan
dari Human right and Peace For Papua (ICP) Franciscan internasional A voice at
united Nation, memberi laporan tentang kejadian sepanjang bulan april 2013
sampai 2014 banyak hal tentang, Dalam laporan ICP ini di halaman 10, bagian 2
memberikan banyak laporan kasus yang terjadi dari tahun ke tahun tentang kebebasan
berpendapat di muka umum, di latar belakangi kasus senketa tanah,
eksploitasi sumber daya alam, dan pelangaran Ham, aksi politik dan aspirasi
kemerdekaan mulai mendapatkan dukungan kebebasan berpendapat dan berkumpul
mulai di batasi di akhir Tahun 2014, setidaknya ada 55 Tahanan Politik Papua.
 |
| Add caption |
Melihat
Fenomena media tidak ada keterbukaan
informasi oleh Media Nasional maupun local, Pada tahun 2014, ada 15 kasus unjuk
rasa yang tercatat di laporan ICP, bahkan ini jumlah dari sebagian kecil dari
telah tercatat, pada Tahun 2013 sekitar 90% unjuk rasa tersebut berujung pada
ratusan penangkapan Politis, situasi ini buruk di sebabkan tindakan represif
yang sering di lakukan oleh aparat kemanan. Ketika di tangkap penduduk asli
sering di siksa dan dan di aniyaya oleh kemanan di papua dan juga kebebasan
berpendapat di papua terus di bungkam. Hal ini menghambat perubahan sosial,
keadilan, pembangunan yang efektif dan merata serta merata, penyelesaian
konflik dengan cara damai, sementara itu permasalahan tanah, sumber daya alam dan pelangaran HAM terus
terjadi, hal ini unjuk rasa politis pada tahun 2013 dan 2014, perancangan UU
Otonomi Khusus Plus, Pengajuan Keanggotaan Melanesian Sprehead Group (MSG), dan
Pemilihan Presiden 2014 juga memberikan andil
dalam sejumalah unjuk rasa.
Pada
periode ini, terjadi ratusan penangkapan politik.lebih dari separuh kasus yang
di laporkan terkait tindakan penyiksaan dan penganiyaan dan perlakuan semena
mena atau perlakuan yang merendahkan martabat Orang asli Papua sebagai Hak
Ulayat dan Pemilik. Para aktivis yang mengorganisir atau terlibat dalam aksi
unjuk rasa menghadapi ancaman, intimidasi, penahanan, penghilangan, Penembakan,
cedera dan Kematian. Dalam kasus serius ini yang berperan penting adalah siapa
seharusnya tapi saat ini sebentara lagi berperan penting adalah pengacara HAM
yang berperan Penting Menangapi kasus Ham yeng terjadi ini untuk menanggapi Hak
Mengungkapkan Berpendapat di muka umum.Polisi dan pengadilan seringkali
menhambat kerja mereka, Contoh Kasus bahwa pada Tahun 2013 wartawan Lokal
menhadapi resiko serangan pada saat peliputan di Lokasi Aksi di Lakukan Oleh komite nasioanal Papua barat (KNPB)
Penghakangan serupa juga terjadi pada wartawan asing masi perlu ijin khusus di
wilaya Papua, Bahkan ketika Memiliki Ijin, mereka masi di dampingi oleh Aparat
Intelijen Negara selama Kunjungan mereka, kasus ini realita yang selama ini
terjadi dalam hal menangapi peran media di Papua .
Dan
juga kebebasan pers di Papua di Papua di batasi oleh kekerasan dan itimidasi
jurnalis, Hampir setiap hari wartawan setempat menghadapi beragam resiko saat
dalam melakukan peliputan di wilaya Papua secara bebas juga di batasi,
penindasan terhadap pers yang di lakukan oleh pemerintah dan polisi di Papua,
mengakibatkan terbatasnya jumlah peliputan media.
Pengawasan
LSM. Pada Tahun 2014, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mencatat 18 kasus
intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan di Papua. Jumlah tersebut sedikit
berkurang di bandingkan dengan ke jadian pada Tahun 2013 peningkatan yang
signifikan di bandingkan dengan Tahun 2012 di mana kasus hanya tercatat 12
kasus bagian ini akan menyampaikan secara detail 21 kasus yang di laporkan pada
tahun 2013 -2014, melihat fenomena seperti ini maka wartawan asing suda
melakukan secara sembunyi sembunyi untuk mengungkap fakta kejadian yang terjadi
di papua barat. Hal ini di kerenakan pemerintah menetapkan pembatasan akses
terhadap wartawan asing di tangkap di hukum dua setengah bulan penjara. Dari
kebanyakan kasus pelaku kekerasan media di papua di lakukan oleh kepolisian.
Ada 16 kasus penekanan yang di lakukan terhadap media yang di laporkan media
dari bulan maret 2013 sampai polisi juga mendorong kepercayaan public terhadap
pers. ini beberapa kendala yang dialami beberapa jurnalis asing, nasional
maupun local menjalankan tanggungjawab sebagai wartawan mencari dan
meliput berita. Sumber : Laporan Pelangaran HAM PAPUA 2014 (
ICP) Franciscan Internasional
Tapi apa yang terjadi di Papua berdasarkan
realita ruang gerak di lapangan tertutup namun praga parag kapitlisme sedang di
peraktekan di Papua. apa yang terjadi
dengan beberapa wartawan memberikan
informasi issue, papua sendiri menjadi
sensitif tinggi bagi beberapa oknum, untuk melindungi sebua hegemoni
imperialism kapitlisme global dan iperialisme Global .
3. Hegemoni Perusahaan Kapitalis,
Kolonialisme, Borjuis Lokal
Menutup akses media dan tercipta
Konflik dalam sistem Kaum Pemodal
Tradisi kritis muncul di Frankfurt School Jerman, yang sangat terpengaruh dengan Karl marx dalam mengkritisi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan Frankfurt School, dilakukan analisa pada ketidaksesuaian antara nilai-nilai kebebasan dalam masyarakat liberal dengan persamaan hak seorang pemimpin menyatakan dirinya dan memperhatikan ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang yang membuat nilai-nilai tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka. Kritik ini sangat tidak mentolelir adanya pembicaraan negatif atau akhir yang pesimistis.
Teori-teori
dalam tradisi kritis secara konsisten menentang tiga keistimewaan dari
masyarakat sekarang, yaitu : (1) mengendalikan bahasa untuk mengabadikan
ketidakseimbangan wewenang atau kekuasaan, (2) peran media dalam mengurangi
kepekaan terhadap penindasan, dan (3) mengaburkan kepercayaan pada metode
ilmiah dan penerimaan atas penemuan data empiris yang tanpa kritik. Sumber: Bryan Turner. 2008. Teori-Teori
Sosiologi: Modernitas-Posmodernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dan
kesesuaian ini menunjukan ke berPengaruh ke Peran media terlihat Menutup Mata
disini ada beberapa poin selama ini menjadi permasalahan berikut :
1.
“.Hak sipil dan politik yaitu ada banyak hak yang di
Bungkam seperti Kebebasan Berpendapat, kebebasan berkumpul, membelah Hak asasi
manusia, pembunuhan Luar hukum, Penganiayaan dan Penyiksaan, Konflik
Horisontal, Kelalian Polisi dan Kekerasan terhadap perempuan
2.
Haka ekonomi sosial budaya terdiri dari Hak kesehatan,
hak Pendidikan, Hak Pangan dan Budaya diskriminasi terhadap Perempuan
3.
Hak masyarakat adat yaitu analsis demografis penduduk
Papua, hak Menentukan nasip sendiri, Perampasan tanah dan Pengundulan Hutang
dan Eksploitasi Sumber daya alam
4.
Tranformasi Konflik, yaitu Upaya Pembangunan
Perdamaian, Papua dalam Politik Jakarta.
5.
Sistem hukum dan sektor keamanan karena Pemdekatan
militer keamanan Papua dan korupsi di Papua “
Sumber
: Hak asasi manusia di Papua Tahun 2015
Laporan
dari Keempat koalisi Internasional Untuk Papua Kejadian sepanjang bulan april
2013 sampai dengan desember 2014,OLeh Franciscan Internasional Human right And
peace For Papua ( ICP)”
Poin-poin
ini masuk dalam pembahasan kenapa media selalu terisolasi dan Para Pers selalu
dalam tekanan di Papua ini yang menjadi topik pembahasan saya dalam tugas akhir ini melihat realita, melatar
belakangi kasus-dan peranan pers dan akses media dalam kehidupan masyarakat Papua berdasarkan anaslisis media Framing.
Media
merupakan sarana untuk menyampaikan informasi secara merata ke public.
pada dasarnya media memiliki peran yang sangat penting memajukan suatu
Negara, karena fungsi media juga sangat
di butuhkan dalam mengstablitas sosial kehidupan masyarakat bangsa pada
umumnya. Karena peran media itu mempunyai fungsi yang besar untuk menyampaikan
keadaan sosial ekonomi politik kehidupan
masyarakat di erah serba teknologi ini, media
sangat memudahkan manusia mensosialisai kehidupan social lewat apa yang
sering kita dengar, bahkan kita juga pengunanya dalam kehidupan sehari hari
kita. Media Dalam menjalankan kehidupan social
masing - masing di setiap kehidupan. Yang jadi permasalahan media apakah, sudah menjalankan
fungsinya sebagai media yang baik ? hal
ini menjadi pertanyaan sangat menarik para netizen asing maupun nasional bahkan
local di Papua sendiri menimbulkan seribu satu pertanyaan untuk akses media ke
papua dalam menjalankan funsinya, sebagai media
informasi yang baik . dalam hal ini saya akan mengupas habis habisan
tentang akses dan peran media terhadap social kehidupan masyarakat papua. pada
dasarnya berdasarkan teory framing yang kita biasa dengar membingkai berita
atau Analisis framing sama juga dengan
istilah memframe atau ‘dibingkai’.
Dalam artian pemberitaan dibingkai sedemikian rupa sehingga akan terdapat
terlihat sesungguhnya esensi dari agenda pemberitaan yang ada.
Dalam
artian ini tujuan framing adalah melihat dari perspektif mana pemberitaan/konten
tersebut dibuat oleh jurnalis,wartawan, pembuat iklan, pembuat film untuk
tujuan apa dan keberpihakan kepada siapa? Atau melindungi Pemerintah,
masyarakat , kapitalis, inperialisme atau borjuis local maupun Nasional atau
Imperialisme dalam megurung Negara dalam hegemoni ? Maka Analisis framing dapat
melihat akar dari permasalahan utama adalah kita dapat mengetahui ideologi dan dasar
pemikiran dari pengelolaan media massa tersebut. Tentunya dalam hal ini adalah
keberpihakan dalam pemberitaan media. Karena melihat situasi yang
memprihatinkan orang Papua sendiri di alam demokrasi saat ini menjadi goyang
karena demokrasi itu hanya melindungi kaum imperialisme kolonialisme.
Imperialisme adalah
tahapan tertinggi dari kapitalis atau kapitalisme monopoli dengan menguasai
sedangkan kapitalisme adalah paham yang meyakini bahwa pemilik modal dalam
menjalangkan usahanya meraih keuntungnya yang sebesar besarnya. Imprialisme
atau kapitalisme memonopoli tidak hanya menghisap kaum buruh tapi juga
menguasai wilaya wilaya penghasil bahan mentah bagi industrinya secara tidak
langsung , kehadiran imperialisme di papua di awali dengan penandatanganan
kontrak karya PT.Freeport milik imperalis Amerika dengan pemerintahan soeharto
pada Tahun 1967
Dalam
hal ini menunjukan bahwa di Papua tidak ada keterbukaan informasi dan nytanya
keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mensejahterahkan seluruh
rakyat Papua berjumlah kurang lebih tiga juta jiwa . dalam menggunkap fakta
berdasarkan sosial hidup masyarakat pemilik bumi masyarakat bangsa papua di
isolasi rapi, dengan hegemoni kapitalisme dan iperialisme Media massa dapat merubah gaya hidup
atau budaya lokal setempat, dengan cara mempengaruhi (persuade) cara berfikir
suatu kelompok atau kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti
suatu hal yang baru atau asing bagi mereka. Pengaruh dari media massa tersebut
dapat berdampak positif maupun negatif dan dapat berwujud dalam suatu proses
modernisasi ataupun westernisasi.
Menurut McQuail (2000: 102) bahwa,
“the mass media are largely responsible for what we call either mass culture or
popular culture, and they have ‘colonized’ other cultural forms in the process” (media massa bertanggung jawab atau
mempunyai peran besar terhadap apa yang disebut kebudayaan massa atau budaya
populer, dan dalam prosesnya media massa telah ‘menjajah’ bentuk budaya lain).
Sejalan dengan tingkat
perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka metode komunikasi pun
mengalami perkembangan yang pesat pula. Namun semua itu, mempunyai aksentuasi
sama yakni komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, kepada pihak lain
(komunikan). Hanya model yang digunakannya berbeda-beda. Bila dirinci secara
lebih kongkrit, metode komunikasi dalam dunia kontemporer saat ini yang
merupakan pengembangan dari komunikasi verbal dan non-verbal meliputi banyak
bidang, antara lain jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan,
pameran/eksposisi, propaganda, dan publikasi.
Berdasarkan Fakta lapangan media meliput
kasus-kasus sosial di papua wartawan menjadi makanan empuk untuk polisi di
Papua, dengan meliput keadaan sosial kaum pemilik wilaya
aspirasi mereka sedang di bungkam atau bisa di katakan peran media sangat
terancam di tanah Papua, yang mana harus di lindungi di liput berdasarkan
peristiwa-peristiwa penting, tapi
apa yang terjadi dengan pembungkaman media di papua di depan mata, realisasinya media sangat kurang kredibel
tidak merata dalam menjalankan Tangung
jawab, untuk bebarapa media Nasional, namun sayang sampai
hari ini keselarasan pemberitaan itu
bisa di bilang tidak merata, dari fakta yang ada hingga kini media melindungi
kaum pemodal bukan, membangun kesadaran masyarakat tapi malah memecah belah
berdasarkan realita lapangan, dan media tidak menjalankan peran yang
sesunguhnya, memberitakan secara benar
tangung jawab media, namun dalam hal ini
peran media dan para jurnalis bisa di
hitung dengan jari beberapa media independent, media yang baik independen
dan itu sangat susah bagi kondisi papua saat ini, dan juga media
massa saat ini untuk menjungjung tinggi
nilai demokrasi itu sangat susah berdasarkan kasus sosial di Kalangan
masyarakat papua, lagi pula beberapa media yang menjalangkan kewajiban sebagai
media yang menjungjung tinggi nilai Kebenaran demi bangsa yang sejahtera itu sangat tipis sekali
berdasarkan, namun hal ini mustahil bagi penduduk asli Papua dalam menjalankan
aktifitas seharian mereka, Maka dalam hal ini ada bepara sejarah yang membuat
akses media terlihat tercium aroma pembungkaman pers, media di isolasi rapi melindungi kaum pemodal.
“Kaum Pemodal yang di maksud yaitu
dari kaum pemitu seperti Borjuis Lokal dan asing, Siapakah borjuis lokal itu ?
Pengertian dari “Borjuis adalah sebuah
kata serapan dari bahasa Perancis "bourgeoisie"
atau "bourgeois" dalam arti
khusus yang dijelaskan di atas. Dalam tatanan feodal pra-revolusi Perancis, "bourgeois" adalah kelas untuk
warga yang sebelumnya adalah anggota yang kaya dalam Golongan Ketiga. Kata
Perancis "bourgeoisie"
berkembang dari kata Perancis Lama burgeis,
yang berarti "seorang warga sebuah kota" (bdk. bahasa Inggris Abad
Pertengahan burgeis, bahasa Belanda Tengah burgher dan Jerman Bürger). Kata
Perancis Lama burgeis sendiri berasal
dari Bourg, yang berarti sebuah
"kota pasar" atau desa abad pertengahan, kata ini sendiri berasal
dari Bahasa Franka "burg",
yang berarti "kota". Di bawah
kapitalisme, istilah borjuis telah banyak digunakan sebagai ungkapan perkiraan
setara untuk orang kelas atas. Kata ini juga berevolusi yang kemudian berarti
pedagang dan pengusaha, dan sampai abad ke-19 umumnya bersinonim dengan
"kelas menengah", yaitu orang-orang yang masuk dalam spektrum sosial
ekonomi yang luas antara bangsawan dan petani atau kaum proletar. Karena
kekuatan dan kekayaan kaum bangsawan memudar di paruh kedua abad ke-19, dan
karena kelas pedagang dan kelas komersial menjadi dominan, kaum borjuis muncul
sebagai pengganti dari digulingkannya kaum bangsawan dan kelas penguasa yang
baru, maka (kata sifat: borju) dalam sosiologi dan ilmu politik menggambarkan
berbagai kelompok di seluruh sejarah. Dalam dunia Barat, di antara akhir abad
pertengahan dan saat sekarang, kaum borjuis adalah sebuah kelas sosial dari
orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait
dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas
pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan,
pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya
didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang
bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja/monarki.
Kaum Borjuis muncul di kota-kota yang ada di akhir
zaman feodal dan awal zaman modern, melalui kontrol perdagangan jarak jauh dan
manufaktur kecil. Kata borjuis dan borju
berasal dari bahasa Perancis, yang berarti "penghuni-kota" (dari
Bourg, bdk. Bahasa Jerman Burg).”Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Borjuis
“Marxisme
mendefinisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi
dalam masyarakat kapitalis. Marxisme memandang bahwa kelompok ini muncul dari
kelas-kelas orang kaya di perkotaan pada masa pra- (sebelum) dan awal
masyarakat kapitalis. Sumber :
https://www.marxists.org/indonesia/”
Maka
untuk peran pers di papua sendiri
menjadi tangung jawab besar, karena borjuis local meraja lela di papua untuk
menguras dan menghisap dara kaum miskin maka ini membuat media tidak bisa di
meliput dengan baik , di batasi oleh militer di papua dan bahkan situasi lapangan yang sebenarnya yang
terjadi, dengan sosial hidup masyarakat
papua oleh media nasional tidak merata dan Yang pertama media terlihat
terisolasi, dan ruang geraknya tidak bebas memberitakan informasi secara
independen situasi di papua, tentang kehidupan sosial masyarakat Papua. terlihat tertutup rapi melindungi kaum pemodal maka
kajian ini di ambil
 |
| Penambangan Emas di Timika |
4..Eksploitasi
Sumber daya alam, Berdampak Pada Kebebasan Pers Papua
PT
Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang emas, tembaga, silver,
molybdenum, rhenium, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc. (USA). Sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia,
PT Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Freeport
telah melakukan eksplorasi di Papua, tepatnya di Erstberg (dari 1967) dan
Grasberg (sejak 1988), Tembaga Pura, Timika, Provinsi Papua.
Keuntungan
triliunan direguk oleh Freeport yang berkolusi dengan penguasa, sebaliknya
penduduk setempat hanya menjadi buruh yang justru mengalami kekerasan,
pengusiran, penganiayaan, serta kerusakan lingkungan tiada tara.
Michel
Foucault (1926-1984), seorang filosof-kekuasaan Prancis:
(1)
kekuasaan itu menyebar tanpa bisa dilokalisasi, “ada di mana-mana”, meresap
dalam seluruh relasi sosial;
(2)
subjek kekuasaan bisa raja, perdana menteri, presiden terhadap rakyatnya, bahkan
bisa muncul dalam relasi suami istri, sepasang kekasih, dokter-pasien,
psikiater-klien, dosen-mahasiswa, mandor-kuli, dst.
(3)
Ia tidak dimonopoli siapa pun, tetapi beroperasi dalam relasi pengetahuan dan
situasi strategis kompleks dalam masyarakat.
(4)
Kekuasaan merupakan tatanan disiplin yang melekat pada ambisi pengetahuan, yang
tidak selalu represif, tetapi produktif.
(5)
Ia muncul manakala terdapat perbedaan dan diskriminasi. Kontrol kekuasaan
dijalankan dengan mekanisme disiplin, normalisasi, sistem panoptik,
klasifikasi, dan identifikasi
Hegemoni
kapitalisme membuat semua akses media, menjadi media terancam, penekanan di
lakukan agar rahasia rasia kapitalisme tidak terbongkar maka media lokal di papua terintimidasi,
media di bawa tekanan harus kapitalisme
dengan tujuan mengeruk keuntungan sebanyak banyaknya .
Kehadiran
PT Freeport Telah mengabaikan hak hak demokrastis rakyat Papua untuk menentukan
nasip mereka sendiri secara adil dan damai. Kepentingan imperialisme atas tanah
papua mempunyai beberapa ciri :
1.
Kosentrasi produksi dan capital sehinga menciptakan
monopoli artinya bahwa kosentrasi produksi hanya berpusat di Negara kapitalis
dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga
2.
Perpaduan antara capital bank dan industry menciptakan
finance contoh Bank dunia Bank IMF. Bank tidak sekedar Memberikan pinjaman
suatu Negara ia mengharpakan imbalan
3.
Ekpor capital berbeda dengan ekspor komoditi
4.
Pembentukan kapitalisme monopoli internasional
pembagian dunia
5.
Pembagian teritori di seluruh dunia diantara kapitalis
besar telah selesai
Dari
penjelasan ciri ciri imperialisme menunjukan bahwa situasi papua saat ini
berada dalam kekuatan imperialisme. Hal ini menunjukanbahwa ada banyak
perusahaan asing yang ada di papua Multy National Coorporation (MNC) seperti BP
Bintuni dan LNG Tangguh Sorong selatan Serta Pembukaan Perkebunan skala luas
seperti MIFEE di Merauke. Untuk mengamankan keberlangsungan aktifitas
eksploitasi perusahaan perusahaan milik imperalis ini selalu mengunnakan
Kekuatan militer Untuk Menghalau Rakyat
Pemilik wikaya Sumber koran kejora edisi 1 Memupuk Nasionalisme orang Papua
2015 .www.ampnews.org
Dalam
hal buruh sejarah banyak model kapitalis ini bukan terjadi hanya di papua tapi
bahkan terjadi di berbagai belahan dunia juga terjadi, sistem kepentingan
kapitalis terkemuka mempunyai sejarah yang panjang.salah satu sistem
imperialisme oleh buruh internasional
Pada
1 mei 1886 menjelang satu mei sekitar 50.000 pekerja telah melakukan pemogokan
di hari buruh internasional yang di sebut dengan may day.
Sejarah
buruh internasional 1 mey adalah hari yang sangat penting bagi pergerakan kaum buruh, mey dai adalah
sebuah hari solidaritas buruh berskala internasional sebuah hari untuk
mengenang masa lalu dan harapan harapan kaum buruh untuk masa depan yang lebih
baik.
Sejarah
mei dai ini berasal dari eksekusi empat anarko sindikalis di chicago 1886,
karena mengorganisir para pekerja dalam memperjuangkan delapan jam kerja
sehari. Knight of labour dan federasi federasi buruh Amerika yang kuat dalam
tradisi anarko sindikalisme, banyak bergabung dalam internasional
workingsmen Association (IWMA)
bersepakat untuk tuntutan terhadap pemerintah melegalkan delapan jam pekerja
sehari .
Dan
ini adalah salah satu wujud hak hak buruh yang di tetapkan dengan berujung
dengan banyak korban . hal ini memperingat situasi di indonesia telah di kuasai
oleh kapitlasime global dengan mengeruk harta kekakayaan alam negara adi kuasa,
maka melihat kesamaan kesamaan kekuatan
imperialisme mendunia saat ini, sistem tertstruktur ini menjadi kuat dan rakyat
kecil semakin intimidasi oleh kepentingan hegmoni global menindas menindas negara berkembang dan akses media
juga terintimidasi oleh kepentingan global, dengan hala ini,
Marxisme
beranggapan bahwa sarana produksi dalam masyarakat bersifat terbatas. Ekonomi
adalah basis seluruh kehidupan sosial. Saat ini, kehidupan sosial dikuasai oleh
kelompok kapitalis, atau sistem ekonomi yang ada saat ini adalah sistem ekonomi
kapitalis sumber Bryan Turner. 2008. Teori-Teori Sosiologi:
Modernitas-Posmodernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sumber :
1.
ICP Internasional Laporan Pelangaran HAM
PAPUA
2.
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)
5. kode
etik jurnalistik
7. Papua
barat dari Pangkuam ke Pangkuan. Sekretariatan Presidium dewan Papua dan Biro
penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura 2006
8.
http/id Wikipedia.org/wiki/kolonialisme
9.
Nurudin
Sistem komunikasi Indonesia ed/1jakarta PT RajaGrafindo Persada.2005
10. . Bryan
Turner. 2008. Teori-Teori Sosiologi: Modernitas-Posmodernitas. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
11. koran kejora edisi 1 Memupuk Nasionalisme
orang Papua 2015 .www.ampnews.org
0 Comments:
Posting Komentar