Pengembalian Dana Otsus Jangan Hanya Jadi Bargaining Politik

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua tak hanya menjadikan issu pengembalian dana Otsus ke pemerintah pusat sebagai bargaining politik.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, wacana pengembalian dana Otsus ke pemerintah pusat jangan hanya sebatas alat tawar atau bergaining politik untuk merebut posisi atau menempatkan orang yang diinginkan sebagai Presiden Direktur (Presdir) Freeport atau untuk penambahan dana Otsus Papua.
“Bukan juga untuk diperdebatkan ditingkat elit politik yang berkepentingan. Kalau tujuan gubernur baik, hilangkan pro dan kontra. Semua pihak segera mendukungnya. Asal ini jangan dijadikan bargaining politik untuk kepentingan tertentu,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (7/3/2016).
Ia menyatakan setuju adanya pendapat mengenai perlunya evaluasi dana Otsus Papua. Katanya, selama itu tujuannya baik tak masalah. Namun tentu itu urusan lembaga atau institusi yang berwenang.
“Yang perlu dipikirkan, bagaimana semua pihak di Papua bersatu dan meminta pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada Papua sepenuhnya untuk mengatur dan mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) Papua dan masalah keamana serta lainnya,” ucapnya.
Katanya, selama ini masih banyak aturan dan kebijakan di Papua yang ditentukan pemerintah pusat. Padahal tak seharusnya semua kebijakan diatur pemerintah di Jakarta. Apalagi Papua sudah diberikan UU Otonomi Khusus (Otsus).
“Papua sudah diberi kekhususan. Namun toh berbagai kebijakan masih dikendalikan pemerintah pusat. Ini sama saja. Sampai kapan Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada orang asli Papua,” katanya.
Pertengahan Februari lalu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan akan mengembalikan dana Otsus ke pemerintah pusat. Salah satu alasannya, anggarannya sangat kecil dan tidak bermanfaat untuk pembangunan di Bumi Cenderawasih.
“Saya mau katakan Otsus jangan menjadi isu yang merombak tatanan hidup orang asli Papua. Otsus terlalu kecil bagi kita, tidak mampu membiayai pembangunan di Papua. Saya katakan kembalikan saja ke pusat karena terlalu kecil bagi kita dan tidak bermanfaat,” kata Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu (17/2/2016).
Menurutnya, hal ini akan dibicarakan dalam rapat kerja bupati se-Papua, apakah dana ini akan dikembalikan atau tidak karena tidak bermanfaat bagi Papua.
“Daripada ini menjadi isu politik, mendiskreditkan pejabat-pejabat di Papua lebih baik kita kembalikan, pikiran saya seperti itu. Lebih baik kita mengelola sumber kekayaan alam Papua yang diperjual belikan oleh orang-orang di Jakarta,” ucapnya.
Kata Enembe, dengan berbagai hambatan yang ada di lapangan, para kepala daerah di Papua memiliki banyak tantangan untuk mengelola anggaran tersebut yang sering kali berakibat pada masalah hukum.
Enembe menegaskan, besaran dana Otsus yang diterima Provinsi Papua dan Papua Barat terhitung kecil dibandingkan dengan beban biaya transportasi bagi daerah-daerah di pegunungan Papua. Ia lebih memilih untuk dapat mengelola kekayaan alam Papua dibandingkan dengan guliran dana Otsus dari pusat.
“Lebih bagus kita mengelola kekayaan alam kita yang diperdagangkan, dimanfaatkan oleh orang-orang di Jakarta, lebih bagus kita manfaatkan itu,” ucapnya. (Arjuna Pademme)