 |
| foto Angin selatan |
Pernyataan Sikap PP FMN:
Perjanjian New York adalah Konspirasi AS memaksa Papua menjadi Jajahan Indonesia
Perjanjian New York adalah Konspirasi AS memaksa Papua menjadi Jajahan Indonesia
"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa yg dijamin DUHAM dan UUD 1945. Menghambat kemerdekaan mengatasnamakan nasionalisme sempit untuk kepentingan kolonialisasi adalah KEJAHATAN".
Tentu kepentingan AS menjadikan Papua di bahwa kolonialisasi Indonesia
adalah bertujuan menguasai kekayaan alam yang melimpah ruah di Papua
khususnya Pertambangan Emasnya. Apalagi perusahaan Freeport Sulfur AS
didepak keluar dari Kuba setelah revolusi sosial 1959 yang menumbangkan
Baptista si rejim boneka Imperialis AS. Nasionalisasi tambang dan
perkebunan di Kuba yang banyak dikuasai AS, tentu mendorong kepentingan
imperialis AS untuk menyukseskan Kolonialisasi Indonesia terhadap Papua.
Di satu sisi, Indonesia sebagai negara setengah jajahan setengah feodal setelah berkapitulasi di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB 1949), memasukan Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Padahal jelas-jelas bahwa Papua bagian barat saat itu bukanlah termasuk wilayah entitas perjuangan Indonesia. Karena sejatinya Papua bagian barat telah mempunyai perjuangan untuk kemerdekaannya sendiri.
Amerika Serikat yang takut bila uni soviet semakin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 diselenggarakan di Villa Huntland Middlleburg, Virginia, Amerika Serikat. Pertemuan yang mulai dari tanggal 23 Maret – 15 Agustus 1962, sama sekali tanpa melibatkan orang Papua.
Isi Persetujuan New York sebagai berikut;
a. Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
b).Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat.
c).Angkatan perang Belanda secara berangsur dikembalikan.
d).Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintah sementara PBB.
e). Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
f). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
g). Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada
Semakin jelas Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan PenentuanPendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang penuh intimidasi, kekerasan untuk memilih tetap dalam lingkungan RI.
Dapat dilihat dari peran PBB sebagai lembaga internasional menerapkan standart ganda. Di satu sisi, PBB menghargai dan menjamin kemerdekaan bagi seluruh bangsa untuk menghapuskan penjajahan di dunia. Namun di sisi lain, PBB menjadi lembaga internasional yg memotori kolonialisasi Indonesia terhadap Papua bagian Barat. Maka sangat jelas bahwa PBB tidak ubahnya dengan IMF, Word Bank dan WTO yang memainkan peran sebagai instrumen kepentingan Imperialisme AS sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia ke 2.
Hari ini kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi peringatan ketidak-adilanPerjanjian New York 15 Agustus 1962. Namun lagi-lagi terjadi tindakan represitas dengan penangkapan 17 orang oleh Polda Metro Jaya. Selain di Jakarta, ratusan rakyat Papua juga ditahan di Jayapura.
Oleh karena itu, Pimpinan Pusat FMN mengecam penangkapan Massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kami menuntut agar Polda Metro Jaya Membebaskan Massa aksi AMP yang ditahan serta berikan kebebasan menyampaikan pendapat kepada seluruh rakyat Papua. Kami juga menyerukan kepada FMN se-Indonesia untuk memberikan dukungan solidaritasnya atas penangkapan dan perjuangan rakyat Papua.
Atas perhatian dan solidaritas untuk rakyat Papua, kami ucapkan terima kasih.
15 Agustus 2016,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL
RACHMAD P PANJAITAN
KETUM
Di satu sisi, Indonesia sebagai negara setengah jajahan setengah feodal setelah berkapitulasi di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB 1949), memasukan Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Padahal jelas-jelas bahwa Papua bagian barat saat itu bukanlah termasuk wilayah entitas perjuangan Indonesia. Karena sejatinya Papua bagian barat telah mempunyai perjuangan untuk kemerdekaannya sendiri.
Amerika Serikat yang takut bila uni soviet semakin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 diselenggarakan di Villa Huntland Middlleburg, Virginia, Amerika Serikat. Pertemuan yang mulai dari tanggal 23 Maret – 15 Agustus 1962, sama sekali tanpa melibatkan orang Papua.
Isi Persetujuan New York sebagai berikut;
a. Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
b).Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat.
c).Angkatan perang Belanda secara berangsur dikembalikan.
d).Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintah sementara PBB.
e). Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
f). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
g). Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada
Semakin jelas Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan PenentuanPendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang penuh intimidasi, kekerasan untuk memilih tetap dalam lingkungan RI.
Dapat dilihat dari peran PBB sebagai lembaga internasional menerapkan standart ganda. Di satu sisi, PBB menghargai dan menjamin kemerdekaan bagi seluruh bangsa untuk menghapuskan penjajahan di dunia. Namun di sisi lain, PBB menjadi lembaga internasional yg memotori kolonialisasi Indonesia terhadap Papua bagian Barat. Maka sangat jelas bahwa PBB tidak ubahnya dengan IMF, Word Bank dan WTO yang memainkan peran sebagai instrumen kepentingan Imperialisme AS sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia ke 2.
Hari ini kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi peringatan ketidak-adilanPerjanjian New York 15 Agustus 1962. Namun lagi-lagi terjadi tindakan represitas dengan penangkapan 17 orang oleh Polda Metro Jaya. Selain di Jakarta, ratusan rakyat Papua juga ditahan di Jayapura.
Oleh karena itu, Pimpinan Pusat FMN mengecam penangkapan Massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua yang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kami menuntut agar Polda Metro Jaya Membebaskan Massa aksi AMP yang ditahan serta berikan kebebasan menyampaikan pendapat kepada seluruh rakyat Papua. Kami juga menyerukan kepada FMN se-Indonesia untuk memberikan dukungan solidaritasnya atas penangkapan dan perjuangan rakyat Papua.
Atas perhatian dan solidaritas untuk rakyat Papua, kami ucapkan terima kasih.
15 Agustus 2016,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL
RACHMAD P PANJAITAN
KETUM
0 Comments:
Posting Komentar