Kodam Cendrawasi XVII Di larang Bangun Di wamena Kampung Asologaima Masyarakat Menolak ?

Photo: Nias Baye Depan Kantor DPR diduduki Ribuan Masa Sedang Berorasi Membacakan sikap Penolakan wamena 12/11/2018

Wamena Tikome media West Papua- Suasana Memanas. Penolakan Pembangunan Kodam Cendrawasi XVII Di bantai Dari ribuan Orang. Aksi Gabungan bersama toko masyarakat toko Agama Toko pemuda di depan Kantor DPR kab Jayawijaya Wamena Menyatakan sikap dengan keberadaan Panggdam Kodam XVII tolak, kembalikan Pangkat Adat teriakan saat orasi Berlangsung di kantor DPRD.

Senin 12 November 2018 warga tidak setuju dengan adanya Kodam XVII di wamena dengan Sikap tidak setuju, ini masyarakat Mengadakan tandahtangan bersama sebagai simbol penolakan.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dinobatkan sebagai kepala suku besar pegunungan tengah Papua oleh Satu kepala suku di wilayah pegunungan tengah Papua itu tidak sah . dalam orasi masa karena kami yang lain tidak setuju dengan keberdaan Kodam XVII di wamena dan khusus di teritori Papua.

Pangkat adat yang megatasnakan kami, kami juga copot saat orasi berlangsung" dan perwakilan kepala suku Doga Hanya satu Suku di Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya, acara tersebut pada Rabu (26/12/2018). kami tidak setuju dengan Keberadaan Pangdam itu tidak Membangun tapi itu henya mengangu psikologis Kami tutur warga saat aksi, katanya hanya kepentingan Perut saja dalam aksi masa berlangsung.

Dan Aspirasi Tersebut di Terima Oleh Matias Tabuni Komisi C DPRD kab Jayawijaya. Menerima Aspiras tersebut dan Kami akan tindak Lanjuti Ini karena ini suara rakyat " katanya saat Menerima aspirasi rakyat

Tuntutan demo damai di Halaman Kantor DPRD Jayawijaya

Resmi di tolak pembangunan Kodam 1702 cendrawasih oleh seluruh elemen masyarakat, tokoh-toko adat Owerekma, tokoh intelektual, mahasiswa, tokoh gereja, pemuda dan kaum perempuan. Hasil keputusan aspirasinya ;
1. Penolakan Pembangunan Kodam
2. Penolakan pengukuhan kepala suku adat kepada Pangdam
3. Pemberhentian terhadap pengoperasian gabungan TNI/ Polri terhadap TPN/OPM di distrik Balingga kab. Lanny Jaya.
Dengan resmi Menolak dengan penandatangan dan secara langsung di terima oleh Ketua 1 DPRD kab. Jawijaya, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan HAM serta Anggota lainnya..

.