SERUAN AKSI KAMISAN CIPUTAT - "Penolakan Pemberian Jabatan Kepala Suku Besar Pegunungan kepada KODAM 1702 Cenderawasih dan Operasi Militer Di Wilaya Pegunungan Tengah Papua"

Foto Aksi Kamisan Ciputat - "Kompak, AMPTPI, dan Solidaritas Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali menggelar aksi didepan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (22 November 2018).

SERUAN AKSI KAMISAN CIPUTAT

PENOLAKAN PEMBERIAN JABATAN KEPALA SUKU BESAR PEGUNUNGAN KEPADA PANGLIMA KOMANDO MILITER (KODAM) 1702 CENDERAWASIH DAN OPERASI MILITER DIWILAYAH PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA

Kami dari Komite Pemuda Anti kekerasan (Kompak,) dan Dewan Pimpinan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia (AMPTPI) melalukan aksi penolakan terhadap pengkuan pangdam XVII Cendrawasih MayJen George Elnadus Supit sebagai kepala Suku Pegunungan Tengah Papua dan menghibakan tanah seluas 90 hektar oleh Alex Doga bersama Habo Holago dan Jhoni Holago pada 26 September 2018 di Kampung Wotelana Distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, situasi ini mengkagetkan kami masyarakat Papua wilayah pengunungan Tengah (wamena) karena setahu kami tidak ada tanah kosong di Papua (Wamena).

Pandam bukan keterunan Orang Asli Setempat maka diberikan gelar,  dan juga kami di pegunungan tidak ada kepala suku umum yg mengkelaim,  kecuali kepala suku dalam sub-suku/klen tertentu dengan kriteria khusus, pandam Maijen dia dari keturunan patriaki mana kami di wamena tidak ada keturunan kepala suku rambut lurus dari moyang kami orang wamena maka jangan melecekan budaya kami orang gunung. 

Kami menolak pembangunan Mako brimob/ pangdam di wamena karena takut terjadi perstiwa kelam kembali, adanya penembakan aparat TRAUMA: Di Daerah sekitar Distrik Asologaima pada waktu yang silam pernah terjadi operasi militer. Dalam memoria masih teringat. Ketika ada aktivitas Militer disana, secara langsung masyarakat akan teringat situasi lampau. Trauma akan terukir kembali. Operasi militer di Pegunungan Papua semakin intensif. Militer memiliki berpentingan  dengan adanya operasi yang secara militer, politik, dan ekonomi sangat menguntungkan, mulai berakar dan tumbuh meluas kepentingan politik dan ekonomi militer di Papua. 

Ketidakamanan menjadi alat tawar militer yang efektif untuk mempertahankan perannya dan memperluas dominasinya. Masyarakat Papua dibayangbayangi dengan stigma ini setiap kali berkonflik dengan kelompok yang disokong oleh atau menjadi bagian dari negara, baik itu dengan sipil, dengan pemerintah daerah, maupun dengan pihak militer sendiri. Stigma ini berfungsi untuk merepresi sekaligus teror untuk membunuh keinginan melakukan kritik maupun resistansi yang tumbuh di kalangan masyarakat.

Aktor dibalik pengukuan dan pelepasan tanah ini orang-orang yang datang mita uang ke jakarta dengan mengakui kami ini keterunan kepala suku dan sebagai anak pelaku Pepera 1969 tetapi mereka ini tidak sadar kasih tanah seenaknya demi perut pribadi lupa anak cucu beberapa tahun akan datang mau tinggal dimana. Otak dari beberapa orang yang pengkelaiman tanah ini salah aktor dari organisasi PKRI dan LMA dibawah naungan Menko Polhukam RI dengan tujuan membangun basis Brimob di wamena namun cara pendekatan dengan LMA, kepala suku karbitan. Pola main mereka pemerintah pusat janji bahwa dengan cacatan pemekaran kabupaten baru kami akan kasih tapi dgn ketentuan ada lahan untuk bangun mako brimob di wamena. 

Jika bicara hak ulayat TANAH 90 HENTAR TANAH BUKAN MILIK ALEX DOGA cs: Lahan Tanah 90 Ha, di Hibahkan kepada Kodam Cenderawasih bukan milik Alex Doga, melainkan lahan tersebut kuasa hak ulayat adat adalah Bapak Mulik Doga. Sebagai kuasa hak ulayat dari awal sudah menyatakan keberatan dan tidak setuju karena tempat itu lahan perkebunan, adat tempat kramat dan Masyarakat belum siap menerima kehadiran militer di Wilayah ini. Bapak Mulik Doga, dipaksa untuk tanda tangan, tapi ditolak dengan keras. Jika hal ini dipaksan berarti masyarakat akan kehilangan lahan perkebunan dan lahan ternak. Secara tidak lansung akan menghancurkan tempat keramat yang harus  dihati oleh warga setempat. 

Kebijakan Pemerintah Jokowi terlihat arogan karena masih saja melakukan pendekatan melalui milisteristik maka kami menolak keras yang menutut ruang hak hidup orang papua.

Aksi kami ini bagian dari konsolidasi awal untuk trun ke mabes militer dan Istana di jakarta pusat dan dalam aksi kamisan retin kami akan demo terus sampai pemerintah respon jika tidak kita akan duduk bakar bab mobil depan istana negara. 

Segera Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, karena telah mengadaikan otoritas dan hak-hak dasar masyarakat adat. 

Oleh sebab itu, Solidaritas Organisasi Alifiliasi: KOMPAK, AMPTPI, SOLIDARITAS MAHASISWA PAPUA SE-JAWA & BALI, menyatakan sikap terkait dengan pemberiataan jabatan kepala Suku Besar kepada Pangdam 1702 Cenderawasih dan Operasi Militer wilayah Pegunungan Tengah Papua, menyatakan sikap sebagai berikut:

Menolak Pengukuhan Kepala Suku Besar Pegunungan Kepada Pangdam 1702 Cenderawasih, karena di Pegunungan tidak mengenal kepala suku besar. Kepala Suku besar adalah Tuhan, yang menurut penghayatan orang Balim. 
Presiden Jokowi segera menyuruh pandam Pandam XVII Cenderawasih MayJen George Elnadus Supit melepas jabatan kepala suku Pegunungan Tengah karena pangdam bukan Garis Keturunan (Patrilineal) Orang Asli Papua, Masyarakat Asli Wamena.
Menolak penyerahan Tanah luas 90 hektar distrik Assologaima di Kampung Wotelana (wamena –Papua) dan kami mengutuk keras Alex Doga bersama Habo Holago dan Jhoni Holago.
Segera Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, karena telah mengadaikan otoritas dan hak-hak dasar masyarakat adat. 
Menolak Pembangunan Mako Brimob dan mobilisasi dan Operasi Militer di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, karena kekerasan tidak akan membangun keadilan dan perdamaian. 
Stop kekerasan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Lanny Jaya oleh Militer.
Hentikan perampasan ruang hidup pada rakyat Papua dan hapuskan wajah alah orde baru di tanah papua.
Menolak dan mengencam keras wancana pembangunan Mako Kostrat (Komando Stategis Anggkatan Darat) dan Mako Marinir di perbatasan Papua dan Papua New Gunea.

Jakarta 22/11/2018

KORLAP:

1. Sahid (kompak) 

2. Ambrosius (Plt. DPW Amptpi Indonesia Barat