Pemerintah Pusat Jangan Ganggu Natal Dengan Operasi Militer Di Kabupaten Nduga Papua

Ketua Departemen Pemuda Baptis Se-Papua

Tikomemedia_jayapura. Ketua Departemen Pemuda Baptis Papua. Sepi Wanimbo, S. IP. M. KP pemerintah pusat focus pada penyelesaian pelanggaran HAM yang belum di selesaikan di Tanah Papua.

Saya pikir, penuntasan pelanggaran HAM di Papua adalah penyebab utama yang membuat Papua terus bergejolak. Pemerintah harus jeli dan cerdas melihat masalah Papua. Justru kebijakan operasi militer/ operasi keamanan Negara akan membuat masalah baru di Papua .

Pemerintah perlu melakukan langka kongkrit tentang hak hidup, hak politik dan kesejateraan kami orang asli Papua yang tepat sasaran secara menyeluruh. Sehingga persoalan Papua dapat menemukan titik temunya. Bukan hanya sebatas janji – janji politik untuk menghibur hati kami orang asli papua setelah itu kabur semua.

Persoalan papua tidak bisah dilihat dari kasus Nduga, tetapi harus dilihat secara menyeluruh terhadap seluruh rakyat dan penduduk dua provinsi yaitu papua dan papua barat.

Jangan bikin masyarakat semua tinggalkan kampung dan gereja pergi masuk hutan berlindung di hutan rimba karena takut dengan adanya operasi militer/operasi keamanan Negara.

karena bulan Desember ini adalah hari bersejarah bagi umat Kristen yaitu dimana Raja Damai Yesus Kristus Telah lahir pada tanggal 25 Desember sehingga warga dan jemaat turut mengucap syukur dan turut memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di kota Daud.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat harusnya membuka ruang untuk duduk satu meja antara pemerintah Indonesia dengan rakyat papua melakukan dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral agar papua bisah mengakhiri konflik dengan damai.

Karena pemerintah Indonesia sudah punya pengalaman yang baik yaitu dimana penyelesaian masalah pelangaran HAM di Ace melalui dialog antara pemerintah Indonesia dengan Rakyat Ace duduk satu meja dimediasi pihak ke tiga itu diselesai dengan baik.

Stop sudah, pemerintah pusat jangan lagi menambah penderitaan dan korban terhadap kami rakyat papua karena dengan operasi militer/keamanan Negara.Dokom/TM)